Dasar Hukum JDIH

Dasar Hukum JDIH meliputi poin-poin sebagai berikut :

1. 

   Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknis Pengelolaan JDIHN.

2. 

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

3. 

   Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.

4. 

   Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah

5. 

   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

6. 

   Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokuentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah

7. 

   Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan